1kepricom
Follow 1kepricom Like Follow
3 bulan, 2 minggu, 3 hari lalu | dilihat sebanyak 655 pembaca

Sampaikan Program Unggulan Pelayanan Publik

BP Batam Gelar Bakohumas

redaksi - 1kepricom
Kepala BP Batam Foto bersama seluruh peserta Bakohumas BP Batam. (is)

Batam (1kepri.com) - Badan Pengusahaan (BP) Batam telah melakukan inovasi pelayanan publik guna memudahkan dunia industri dalam menjalankan usahanya. Inovasi yang dibangun melalui sistem online diharapkan akan meningkatkan investasi dan menjadikan Batam sebagai kontibutor ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro dalam pemaparanya saat menggelar kegiatan Forum Tematik Bakohumas dengan tema 'Inovasi Pelayanan Publik Guna Mengakselerasi Batam Sebagai Kawasan Tujuan Investasidi Asia Pasifik' di Montigo Resort, Nongsa, Batam, Rabu. (2/8/2017).

"BP Batam merupakan Badan Layanan Umum yang di dalamnya terdapat unit pelayanan diantaranya PTSP, Lalu lintas barang, pengelolaan lahan, bandara dan pelabuhan laut yang memiliki fungsi pelayanan untuk masyarakat dan dunia industri," ujarnya.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, kata Hatanto, pihaknya bergerak cepat dan professional dalam melayani kebutuhan masyarakat khususnya yang terkait dengan peningkatan investasi yakni dengan melakukan inovasi publik salah satunya adalah program i23J (izin investasi tiga jam) dimana investor memperoleh kemudahan untuk 8 produk berbeda yaitu Izin Investasi, Izin Prinsip, API (Angka Pengenal Importir), NPWP, TDP, RPTKA, IMTA, dan NIK (Nomor Induk Kepabeanan) dalam satu pelayanan terpadu milik BP Batam.

"Sejak dilaunching awal September 2016 lalu, sebanyak tujuh perusahaan yang telah menggunakan fasilitas i23J dengan total nilai investasi USD 198.8 Juta serta menyerap 750 orang tenaga kerja," ungkapnya.

Selain program i23j, BP Batam juga memiliki beberapa program layanan publik lainnya guna mendukung dunia industri diantaranya Geographical Information System (GIS) atau system informasi geografis pulau Batam; Host to Host atau sistem pembayaran jasa kepelabuhanan; KILK (Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi); Fasilitas Impor Melalui Jalur Hijau (i23J+); SIKMB (Sistem Informasi Keluar Masuk Barang); dan izin HaKI (Hak Kekayaan Intelektual).

"Diharapkan BP Batam dapat melakukan promosi terarah dengan prinsip good governance serta kedepannya selalu menerapkan pelayanan inovatif yang pro-bisnis bagi dunia usaha," harap Hatanto.

Pada kesempatan itu juga, Hatanto sangat menyambut baik dan mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan Forum Tematik Bakohumas BP Batam yang digelar ketiga kali oleh pihaknya setelah pada tahun 2014 di Jakarta. Ia mengakui, kegiatan tersebut dapat memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat diluar Batam khususnya pranata Humas di Kementrian/Lembaga pusat terkait program apa, sedang dan akan dilakukan khususnya inovasi pelayanan publik milik BP Batam guna terwujudnya Batam sebagai kawasan tujuan investasi di Asia Pasifik.

Sementara itu, Staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementrian Kominfo RI, Prof Henri Subiakto megatakan forum Bakohumas bertujuan untuk menunjang keberhasilan kabinet kerja, menyerap aspirasi, dan mempercepat penyampaian informasi sesuai undang-undang yang berlaku.

"Forum tematik Bakohumas mengangkat tema terkait kelembagaan dan program setiap K/L dimana harus disosialisasikan kepada publik melalui humas-humas pemerintah yang menjadi peserta Bakomuas, hal ini juga sesuai Inpres no 9 tahun 2015," ujarnya.

Kegiatan itu berlangsung Rabu s.d Kamis (2-3/8/2017) yang diikuti 63 peserta dari 40 K/L. Para peserta diberikan kesempatan untuk melakukan kunjungan lapangan dan melihat berbagai kawasan industri di Batam salah satunya di Kawasan Industri Terpadu Kabil, ke PT. SMOE Indonesia yang memiliki Pusat pelatihan pengelasan (welding center) pertama di Indonesia dengan standar Internasional. Kemudian Maintenance Repair and Overhaul (MRO) milik PT Batam Aero Technic anak perusahaan Lion Group dimana telah memperoleh sertifikat dari federal aviation administration (FAA), PT Philips di Kawasan Industri Panbil dan IT Centre BP Batam yang memiliki layanan Data Recovery Centre (DRC) yang telah dimanfaatkan Kementerian Dalam Negeri untuk penggunan server sebagai backup data e-KTP. (r/is)